Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Palangka Raya (12/09/2019).  Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri mengatakan, pendekatan layanan perpustakaan harus mengarah kepada pendekatan inklusi sosial, yakni memandang perpustakaan sebagai sub sistem sosial dalam sistem sosial kemasyarakatan.

“Untuk itu perpustakaan harus dirancang agar memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi di masyarakat,” katanya melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, dr. Enadang Kusriatun, MM di Palangka Raya, Kamis.

Hal itu diungkapkan saat kegiatan pemangku kepentingan atau stakeholder meeting bidang perpustakaan. Menurutnya melalui pendekatan inklusi sosial, perpustakaan akan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat, guna memperoleh solusi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Membangun kesadaran masyarakat agar gemar berkunjung ke perpustakaan dan membaca, bukanlah sesuatu yang mudah, karena sangat bergantung pada kesadaran untuk memahami arti pentingnya menambah pengetahuan maupun wawasan, serta keterampilan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan.

Sementara itu Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kalteng Susana Ria Aden menjelaskan, kegiatan stakeholder meeting dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pengembangan perpustakaan, dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Untuk itulah diperlukan kerja sama yang kuat antara satu dan lainnya, sebab tanpa adanya kerja sama yang baik, maka pengembangan perpustakaan tidak akan bisa dilakukan secara maksimal,” tegasnya.