Literasi Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Palangka Raya (07/05/2019). Salah satu prioritas pembangun nasional saat ini yaitu percepatan pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, diantaranya diwujudkan melalui pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas di seluruh Indonesia.

“Perpustakaan memiliki peranan penting untuk bisa mewujudkannya, melalui kegiatan penguatan literasi untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Joko Santoso.

Hal itu beliau ungkapkan saat menjadi pemateri pada kegiatan Bimbingan Teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan dan TIK untuk Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Palangka Raya. Kegiatan tersebut diikuti oleh puluhan peserta yang berasal dari perpustakaan provinsi, kabupaten/kota serta desa di Kalimantan Tengah.

Joko menjelaskan, penguatan literasi kepada masyarakat terus pihaknya upayakan, yakni dengan membangun perpustakaan sebagai ruang publik untuk berbagi pengalaman, tempat belajar kontektual serta melatih keterampilan kerja bagi masyarakat.

Sehingga perpustakaan yang ada di setiap daerah tidak hanya menjadi tempat membaca buku saja namun juga dimanfaatkan untuk ragam kegiatan lainnya yang berbasis pengetahuan.

“Prinsip inklusi sosial adalah meningkatkan pemanfaatan perpustakaan sebagai daya dukung utama bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai macam hal yang mereka perlukan,” tutur Joko Santoso saat diwawancara awak media.

Untuk Kalteng, sejak tahun 2018 sejumlah perpustakaan di kabupaten/kota telah pihaknya masukkan ke dalam program transformasi layanan berbasis inklusi sosial. Bahkan pada tahun 2019 ini jumlahnya terus bertambah, termasuk melibatkan perpustakaan di tingkat desa.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, Susana Ria Aden pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa salah satu yang menjadi prioritas pihanya untuk ubah yakni pemahaman masyarakat tentang perpustakaan hanya sebagai tempat membaca atau mengerjakan tugas saja.

“Pemahaman tersebut harus segera ditinggalkan, guna memaksimalkan peran dan manfaat perpustakaan dalam rangka meningkatkan kompetensi maupun kesejahteraan masyarakat,” tutur Bu Susana Ria Aden.

Untuk itu pengelola perpustakaan dituntut untuk meningkatkan kualitasnya dan mempelajari hal-hal baru di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi guna memaksimalkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong agar Kabupaten/Kota yang belum bergabung ke dalam program tersebut agar bisa segera melakukan revitalisasi perpustakaan. Sehingga nantinya semua perpustakaan di wilayah Kalteng bisa melaksanakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *